Pembatalan Izin usaha di bali

December 17th, 2012
posted by balijin 2:09 am

Dibentuk pada tahun 2008 hingga 2012 ini,┬áDinas Perizinan Kota Denpasar telah menerbitkan 45.438 izin usaha di bali, kata Roy Suryawan,Namun, belum semua izin yang telah diterbitkan itu diambil oleh pihak pemohon izin. Tahun 2012 ini misalnya, tercatat 47 izin yang belum diambil oleh pemiliknya sehingga terancam dibatalkan. Rinciannya, 36 izin merupakan izin mendirikan bangunan (IMB), 10 SITU/HO/SIUP/ TDP dan satu izin kesehatan. “Sebelumnya juga ada sejumlah izin yang tidak diambil sehingga harus dibatalkan. Sebelum pembatalan itu dilakukan, kami melayangkan surat peringatan. Jika tetap tak digubris oleh pemilik, apa boleh buat terpaksa dibatalkan,” tegas Ray Soryawan.

Sepanjang 2012 ini Dinas Perizinan Kota Denpasar sudah melayangkan 47 surat peringatan (SP) kepada pemilik usaha lantaran izin yang sudah diterbitkan tak kunjung diambil oleh pemilik atau pemohon izin. Jika pihak pemohon tetap tak mengambil izin itu, maka izin yang sebenarnya sudah jadi tersebut terancam dibatalkan alias dicabut. Kepala Dinas Perizinan Kota Denpasar A.A. Gde Ray Soryawan didampingi Kabid Monitoring, Evaluasi dan Informasi Komang Sugiarta mengatakan hal itu, Minggu (9/12) kemarin.

Menurut Ray Soryawan, izin yang tidak diambil oleh pemiliknya akan memengaruhi pendapatan dari segi retribusi perizinan. Terutama untuk izin-izin yang membayar seperti IMB dan izin tempat usaha penjualan minuman beralkohol. “Anehnya, izin yang gratis pun ada yang tidak diambil pemiliknya,” katanya.

Sesuai mekanisme, katanya, begitu izin terbit harus dikomunikasikan dengan pemiliknya. Mulai dari menghubungi lewat telepon hingga melayangkan surat resmi. Terkait izin yang tidak diambil, pihaknya juga telah melayangkan surat peringatan (SP). Apabila dalam rentang waktu 14 hari sejak diterbitkan izin belum diambil, pihaknya langsung melayangkan SP I yang isinya meminta pemiliknya mengambil izin yang dimohon tentunya dengan menyelesaikan administrasi di loket Dinas Perizinan. “Sebelum izin diambil, pemilik tidak dibenarkan melakukan aktivitas usahanya. Apabila batas waktu SP I berakhir izin belum juga diambil, Dinas Perizinan akan melayangkan SP II dan dilanjutkan dengan SP III. Ada tenggat 14 hari untuk terbitnya SP II dan SP III ini. Di mana dalam SP III tersebut, ditegaskan selain tidak dibenarkan melakukan aktivitas usaha, izin itu juga terancam dibatalkan,” katanya mengingatkan. (kmb13)

Incoming search terms:

  • pembatalan izin pondok wisata

Leave a Reply